Pemkab Barru Gelar Rapat Evaluasi : Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE)

Barru - Pemerintah Kabupaten Barru menggelar Rapat Evaluasi Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (OPPKPKE) di ruang rapat lt. 2 Bapperida Barru, Kamis (24/7/2025). Rapat ini merupakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025, yang mengamanatkan penguatan koordinasi, ketepatan penganggaran, serta keterpaduan program lintas sektor dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya evaluasi lintas perangkat daerah agar strategi pengentasan kemiskinan berjalan terarah, akurat, dan berkelanjutan.

"Kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan besar yang menuntut kerja sama lintas sektor dan sinergi antar lembaga. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, serta menyusun rencana tindak lanjut yang lebih operasional dan berbasis data", tegasnya.

Usai sambutan, rapat dilanjutkan dengan sesi pemaparan dan laporan capaian program dari masing-masing perangkat daerah, yang dipandu oleh Plt. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Barru Dr. S. Rifatullah Akil, S.STP., M.M. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain:

1. Dinas Perikanan melaporkan sejumlah kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan, termasuk pelatihan pembuatan umpan buatan berbasis sampah laut.
2. Dinas Sosial menyoroti pentingnya pemutakhiran data secara berkala dan mendukung gagasan prototype yang disampaikan Wakil Bupati.
3. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan menargetkan maksimal 5 calon pelaku usaha baru mendapatkan akses permodalan serta mendorong penciptaan lapangan kerja lokal.
4. Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa potensi kemiskinan dari Anak Tidak Sekolah (ATS) mencapai 1.000 hingga 2.000 jiwa.
5. Dinas Kesehatan menggarisbawahi kaitan erat antara beban pengobatan dan kemiskinan yang dialami masyarakat.

Selain itu, laporan juga disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Dinas DPMDPPKBPPPA, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Dukcapil, BPBD, Baznas, serta Diskominfo-SP.

Dalam sesi penutupan, Wakil Bupati menyampaikan beberapa arahan penting sebagai tindak lanjut strategis, yaitu berfokus pada wilayah kumuh karena dampaknya terhadap kesehatan dan kemiskinan yang cukup signifikan, pemberian beasiswa untuk anak ATS serta pelatihan keterampilan khusus seperti alat berat yang memiliki peluang kerja tinggi di wilayah industri seperti Morowali, pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menjangkau masyarakat miskin. Selain itu, pembentukan Satgas pendataan lapangan agar data kemiskinan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan serta pengoptimalan aplikasi digital oleh Diskominfo-SP agar integrasi data dan layanan sosial lebih efektif, mengingat sebelumnya terdapat 12 aplikasi yang tidak berjalan optimal.

"Saya minta seluruh OPD fokus dan serius dalam merancang program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari komitmen kita dalam menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Barru", tegasnya dalam penutupannya.