Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru Buka Forum Perangkat Daerah untuk Penyusunan RKPD 2026
Barru - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Abu Bakar, S.Sos., M.Si., membuka secara resmi Forum Perangkat Daerah (Forum PD) Kabupaten Barru dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, pada Rabu (9/4/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Barru yang dihadiri oleh Sekretaris Bappelitbangda Barru, para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Barru, para Camat, tim delegasi, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Pj. Sekda Barru menyampaikan bahwa penyelenggaraan forum ini merupakan bentuk tanggung jawab seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barru terhadap keberlangsungan proses pembangunan daerah.
"Atas nama Bupati dan Wakil Bupati Barru, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkab Barru yang hadir. Saya berharap forum ini dapat menghasilkan rumusan rencana pembangunan Kabupaten Barru ke depan yang lebih baik," ujarnya.
Abu Bakar menjelaskan bahwa siklus perencanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD yang memuat tema dan prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi dasar perumusan usulan pembangunan yang akan disepakati dalam Musrenbang tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan.
Ia menyebutkan bahwa jumlah usulan yang telah terinput dalam Aplikasi SIPD-RI sebanyak 1.167 usulan. Rinciannya: Dinas PUTR sebanyak 500 usulan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 204 usulan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 178 usulan.
Dari sisi wilayah, Kecamatan Barru menyumbang 300 usulan, disusul Tanete Rilau 200 usulan, Pujananting 199 usulan, Tanete Riaja 132 usulan, Mallusetasi 130 usulan, Balusu 117 usulan, dan Soppeng Riaja 89 usulan.
"Usulan-usulan yang merupakan kebutuhan masyarakat ini akan dikaji berdasarkan aspek prioritas, urgensi, dan kelayakan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, tidak semua usulan dapat ditindaklanjuti dalam satu tahun anggaran," jelasnya.
"Melalui forum ini, diharapkan kita dapat menyepakati kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah," tambahnya.
Di hadapan peserta forum, Pj. Sekda Barru juga menekankan pentingnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai kewajiban pemerintah kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Ia juga meminta agar setiap OPD fokus mendukung prioritas nasional, khususnya dalam penanganan stunting dan penurunan angka kemiskinan.
Selain itu, indikator-indikator pembangunan yang tertuang dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025–2029 juga menjadi perhatian. Abu Bakar menegaskan pentingnya pencapaian indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, serta pertumbuhan ekonomi agar mencapai target pada tahun 2026.
Di akhir sambutannya, ia mengingatkan seluruh SKPD dan peserta forum agar memperjelas capaian program prioritas, terutama yang menjadi janji politik Bupati dan Wakil Bupati pada masa kampanye.
"Target SPM, indikator makro kabupaten, dan program prioritas harus menjadi fokus utama. Selain itu, masih ada indikator kinerja lainnya seperti Indikator Kinerja Kunci (IKK), SDGs, dan sebagainya. Semua ini kita lakukan demi mewujudkan Kabupaten Barru yang Berkeadilan, Maju, Berkelanjutan, dan Sejahtera Lebih Cepat," tandasnya.