Barru - Pemerintah Kabupaten Barru menerima kunjungan Tim dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2025. Kunjungan tersebut berlangsung pada Rabu (16/07/2025).
Kedatangan tim BGN diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Abubakar, S.Sos., M.Si., di Rumah Jabatan Bupati Barru. Ia didampingi oleh Kepala Dinas terkait serta Koordinator Wilayah Kabupaten Barru dari BGN RI.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Promosi dan Edukasi BGN, Dr. Gunalan A.P., M.Si., menyampaikan pentingnya percepatan implementasi program MBG di daerah, mengingat manfaat strategisnya dalam mendukung persiapan generasi emas Indonesia menyambut 100 tahun kemerdekaan pada 2045.
Dr. Gunalan menjelaskan bahwa terdapat dua skema pelaksanaan program MBG, yaitu Skema Mandiri dan Skema APBN. Pada Skema Mandiri, penyediaan sarana dan prasarana (seperti dapur, relawan, dan kendaraan) menjadi tanggung jawab yayasan penyelenggara sehingga pemerintah pusat hanya menanggung biaya bahan baku, operasional, dan sewa. Sementara itu, pada Skema APBN, seluruh kebutuhan mulai dari pembangunan dapur, peralatan, kendaraan, hingga biaya operasional sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat yang mana dalam hal ini, Pemda bertugas menyiapkan lahan, yayasan lokal, dan relawan.
Ia mendorong Pemkab Barru untuk segera mengajukan lokasi prioritas penerima MBG, terutama wilayah dengan keterbatasan akses atau angka stunting yang tinggi, agar dapat difasilitasi melalui Skema APBN.
“Dari sisi potensi, Barru sangat layak menjadi penerima manfaat. Namun hingga saat ini, baru dua yayasan yang terverifikasi. Kami harap Pemda segera mengambil langkah, karena jika dalam 45 hari tidak ada aktivitas dalam sistem, maka data otomatis akan terhapus” ujar Dr. Gunalan.
Menanggapi hal tersebut, Pj. Sekda Barru, Abubakar, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa Pemkab Barru menyambut baik program MBG ini, dan akan segera melakukan koordinasi lintas sektor termasuk dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan perangkat desa untuk memastikan kesiapan data serta dukungan infrastruktur yang dibutuhkan.
Ia menjelaskan bahwa di Kabupaten Barru masih terdapat wilayah-wilayah dengan kondisi ekstrem dari segi akses dan jarak tempuh antar sekolah. Bahkan, beberapa sekolah hanya memiliki 20 hingga 30 siswa, dengan waktu tempuh mencapai enam jam perjalanan. Kondisi ini, menurutnya, memerlukan pendekatan khusus agar pelaksanaan program berjalan efektif dan merata.
Terkait skema pelaksanaan, Abubakar menilai bahwa Skema APBN lebih relevan untuk wilayah terpencil. Hal ini sejalan dengan karakteristik pendanaan APBN yang memang ditujukan untuk menjangkau daerah tertinggal, terluar, dan terjauh. Sementara itu, Skema Mandiri dinilai lebih cocok diterapkan pada wilayah yang mudah dijangkau dan memiliki potensi ekonomi lebih besar, mengingat orientasi yayasan penyelenggara cenderung bersifat selektif dan berbasis kewirausahaan.
Ia juga menekankan pentingnya penghitungan yang cermat terhadap biaya operasional, khususnya di wilayah dengan akses terbatas, agar pelaksanaan program tetap efisien dan merata.
“Kami berharap proses verifikasi yayasan dan pendataan kelompok sasaran dapat segera dirampungkan, agar manfaat program MBG ini bisa segera dirasakan oleh masyarakat Barru, khususnya anak-anak dan keluarga rentan”, tutur Abubakar selaku Pj. Sekda Barru.
Sebagai penutup, Abubakar menyampaikan bahwa jika ke depan terdapat penambahan jumlah sekolah atau cakupan data, Pemerintah Kabupaten Barru siap melakukan pengajuan kembali, agar wilayah yang belum terakomodasi juga dapat menerima manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis ini.